GPSH DESAK DPR RI STOP BAHAS RUU PENYIARAN.

Waspada Bahaya Latent Komunis !!!!!. Jakarta, Selasa.GPSH (Gerakan Pengawal Supremasi Hukum) desak DPR RI dan pemerintah stop untuk tidak lagi lakukan pembahasan Draft RUU (Rancangan Undang Undang) Penyiaran. Saat ini yang harus lebih serius di bahas oleh DPR RI dan pemerintah adalah bagaimana cara meningkatkan Kesejahteraan Rakyat sekaligus meningkatkan kesejahteraan Insan Pers (Wartawan). Desakan itu

Dinilai Mengancam Kebebasan Pers, IMO-Indonesia Dukung Dewan Pers Kritisi KUHP Baru

Jakarta – Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia mendukung penuh Dewan Pers terkait pengkritisiannya atas beberapa pasal dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) yang baru disahkan. Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F. Ismail menilai, beberapa poin yang turut dipersoalkan Dewan Pers juga menjadi catatan IMO sejak beleid tersebut hendak disahkan. “Sebetulnya kami juga sepaham dengan pihak Dewan

DPP GPSH NILAI: KUHP 2022 CACAT HUKUM DAN HILANG KESAKRALANNYA.

Jakarta, Kamis.KUHP 2022 (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) tahun 2022 tidak memihak rakyat, cacat hukum dan hilang kesakralannya. Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP GPSH (Dewan Pengurus Pusat GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM) H. M. Ismail, SH, MH menjawab pertanyaan wartawan usai acara diskusi terbatas Kamis (O8 /12 /22) di Bandung. “Dapat kita saksikan dalam dokumentasi

Pemerintah Setujui RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Dibahas di Rapat Paripurna

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, atas nama pemerintah, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibahas lebih lanjut ke Rapat Paripurna. Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI bersama Pimpinan Komite I DPD RI, Mendagri, Menkeu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menkumham dan Kepala